Dari Redaksi:
Mobokrasi Daring

Kesetaraan merupakan salah satu kata kunci dalam pergaulan di dunia maya, khususnya di media sosial. Berbeda dari tipikal pergaulan di dunia nyata, pergaulan di media sosial terasa lebih egaliter. Meski ada istilah “selebtwit”, “selebgram”, dan semacamnya, pada dasarnya interaksi di media sosial lebih cair jika dibandingkan dengan interaksi di dunia nyata. Setiap orang dapat dengan mudah menyapa individu artis, tokoh masyarakat, pejabat publik, tanpa harus bertatap muka dan memikirkan penampilan.

Tak hanya individu, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta pun banyak yang membuat akun media sosial yang dioperasikan oleh (beberapa) admin, sehingga dapat disapa ataupun diprotes oleh warganet terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Seperti yang telah disampaikan dalam tulisan sebelumnya, keberadaan media baru membawa perubahan yang signifikan dalam pola dan struktur komunikasi masyarakat. Lapisan-lapisan birokratis terasa usang di zaman dimana orang-orang dapat dengan bebas menyapa tokoh publik.

Tetapi di sisi lain, demokratisasi komunikasi yang dibawa oleh media baru ternyata memiliki permasalahannya sendiri. Ketika benar-tidaknya sebuah opini cenderung dinilai dari keviralannya, demokrasi pun perlahan mulai tergantikan oleh mobokrasi. Di dalam iklim politik yang memanas akhir-akhir ini, petualang-petualang politik memakai media baru sebagai sarana untuk “memperjuangkan” opini mereka supaya diterima oleh masyarakat luas.

Berebut perhatian publik
Di Twitter, Trending Topics menjadi medan laga para buzzer politik kedua kubu. Para buzzer di media sosial memiliki pengaruh yang tak bisa dipandang enteng. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang piawai mengolah gambar, suara, atau kata-kata sesuai dengan audiens yang menjadi sasaran mereka. Mereka dapat memilih, memilah, lalu memintal berbagai data dan fakta menjadi konten-konten yang mendukung agenda mereka. Para follower dibujuk-rayu untuk memviralkan konten-konten dan tagar-tagar yang mereka unggah. Kesahihan sebuah opini tak lagi diuji dengan logika, melainkan dengan jumlah semata-mata.

Alhasil, media sosial yang di satu sisi menjadi wadah demokratisasi itu pun di sisi lain menyuburkan apa yang bisa kita sebut sebagai “mobokrasi daring” (online mobocracy). Mobokrasi adalah sebuah situasi, dimana kekuasaan berada di tangan sekelompok orang yang menggunakan kekerasan. Benar-salahnya sebuah tindakan atau pemikiran hanya dinilai dari banyak-sedikitnya dukungan.

Di dalam mobokrasi daring, orang-orang yang sanggup menguasai pemikiran dan (terutama!) emosi publik merupakan figur kunci. Makin lihai memprovokasi, makin kuat posisinya sebagai pemegang kendali. Cukup dengan satu-dua baris kalimat, ia bisa mengarahkan sebagian masyarakat yang tulus namun naif untuk membenci yang baik, dan sebaliknya, mengelu-elukan yang jahat. Ketika majikannya diserang oleh kelompok lain, ia pun bisa dengan sigap meluncurkan serangan balasan, yang dengan segera diaminkan oleh para pengikut lalu diamplifikasi—entah menggunakan mesin, ataupun orang-orang riil dengan banyak akun palsu—sehingga menjadi viral di media sosial.

Kemudian, dengan menjamurnya “jurnalisme meja”, dimana para jurnalis cukup berselancar di media sosial, menyimak topik-topik yang sedang mengemuka, lalu merangkum serta membuat reportasenya bagi pembaca, isu-isu yang digunakan untuk menyerang pihak seberang pun dapat dengan mudah menjadi perhatian publik di seluruh negeri. Majikan senang, dan iapun makin disayang. Rekening mengembang. Sementara para follower yang naif, sekalipun tak mendapat keuntungan secara finansial, sudah merasa cukup senang menjadi bagian dari keviralan, mendapatkan satu-dua reply, retweet, like, atau follower. Rasa penat akibat tekanan di kehidupan nyata yang makin berat terobati dengan menjadi bagian dari “perjuangan” demi kebenaran yang diyakini.

Premanisme digital: “Kill the messenger”
Ujung dari perilaku mobokrasi daring adalah tumpulnya daya kritis masyarakat, khususnya pengguna media sosial—biasa disebut “netizen”. Dunia yang berwarna-warni makin pudar menjadi hitam dan putih. Dunia hanya (boleh) ada dua kutub: entah kubu sini, atau kubu sana. Seandainya ada yang mengaku tak ingin termaktub ke dalam salah satu kubu, ia akan dianggap sebagai bagian dari kubu seberang yang berpura-pura tak memihak, alias netral, tanpa bukti-bukti yang memadai. Asal tunjuk atau asal serang adalah salah satu ciri di dalam mobokrasi daring.

Ketika ada akun-akun tertentu yang bersuara sumbang, bergantung pada tingkat kesumbangannya, mereka harus mengantisipasi serangan-serangan balasan. Serangan balasan itu biasanya menggunakan strategi “kill the messenger”, mulai dari mengungkap aib yang bersangkutan dari jejak-jejak digital berupa unggahan-unggahan status media sosial di masa lalu, meluncurkan caci-maki, membuat pelaporan massal kepada pengelola media sosial dengan harapan akun yang disasar dinonaktifkan, hingga melakukan “doxxing”, yakni mengungkap identitas pribadi pemilik akun: nomor telepon, kantor, hingga alamat rumah. Tujuannya jelas, yakni “memberi pelajaran” supaya yang bersangkutan kapok dan tak lagi bersuara sumbang ke depan, juga supaya akun-akun lain tak mengambil langkah serupa. Mobokrasi selalu mengandalkan preman, di dunia nyata, maupun di dunia maya.

Sikap cendekiawan Kristen
Lantas, bagaimanakah cendekiawan Kristen harus bersikap? Tentu saja, tidak mengambil bagian di dalam praktik-praktik mobokrasi daring seperti yang telah diuraikan di atas, semulia apapun tujuannya. The end doesn’t justify the means. Tujuan akhir tidak pernah bisa dipakai untuk membenarkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapainya. Sepenggal kisah Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul dapat kita jadikan teladan.

Meskipun telah diurapi sebagai raja Israel oleh Samuel, Daud tidak serta-merta mengambil setiap kesempatan yang ada untuk merebut tahta kerajaan. Dalam sebuah kesempatan emas untuk membunuh Saul dan merebut tahta kerajaan Israel, Daud berkata kepada Abisai, panglima yang menawarkan diri untuk membunuhkan Saul baginya, “Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi TUHAN, dan bebas dari hukuman… Demi TUHAN yang hidup, niscaya TUHAN akan membunuh dia: entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya TUHAN menjauhkan dari padaku untuk menjamah orang yang diurapi TUHAN” (1 Samuel 26:9-11a).

Dan, bukan hanya tidak ambil bagian dalam praktik-praktik mobokrasi daring, cendekiawan Kristen juga perlu—seperti garam dan terang—secara aktif mengingatkan tentang bahayanya praktik mobokrasi daring, sebagaimana Daud mengingatkan Abisai tentang pentingnya meraih kekuasaan di dalam cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Se-strategis apapun situasi yang ada di hadapan kita, sehingga seolah-olah itu merupakan jalan yang dibukakan Tuhan, kita perlu bertanya kembali, apakah Tuhan berkenan.

Memilih sikap lemah-lembut dan hormat
Seorang cendekiawan Kristen juga sudah seharusnya mengedepankan sikap “lemah-lembut dan hormat” (lih. 1 Pet. 3:15) di dalam interaksi sosial, khususnya di dunia maya. Apalagi, pergaulan di media sosial sangat cair dan hampir-hampir tidak dibatasi oleh etiket atau nilai-nilai kesopan-santunan, sebagaimana lazim terjadi di pergaulan sehari-hari. Malahan, kata-kata kasar, makian, dan sebagainya, seolah-olah menjadi keharusan jika hendak memenangkan pertarungan opini. Akibatnya, sikap lemah-lembut dan hormat (semakin) jarang didapati di dalam pergaulan media sosial.

Padahal, diskusi atau pertukaran pendapat di media yang sangat terbuka seperti media sosial dapat menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan kebenaran, apalagi jika disampaikan dengan lemah-lembut dan hormat. Ravi Zacharias, seorang apologet dan cendekiawan Kristen dari India yang bermukim di Kanada, pernah mengutip pepatah dari negeri asalnya, yang kira-kira berbunyi, “jika Anda hendak menjual bunga, jangan memotong hidung calon pembeli.” Ungkapan dan kata-kata yang (terlampau) tajam dalam menyampaikan pendapat bisa menjadi semacam pisau yang memotong telinga pendengar, sehingga mereka lebih merasakan sakit di telinga ketimbang mendengarkan apa yang kita katakan. Jika sudah demikian, maka segala buah pemikiran yang kita sampaikan bisa menjadi perkataan yang sia-sia belaka.

Media sosial bisa menjadi wadah interaksi sosial dimana hukum rimba berlaku dan mereka yang memilih jalan mobokrasi adalah para pemenangnya. Di sinilah cendekiawan Kristen diuji. Apakah ia lebih memilih untuk memihak kebenaran dan penalaran yang sehat, ataukah sekadar ingin mendapatkan pembenaran demi kepuasan sesaat? Apakah interaksinya dilandasi oleh kasih terhadap sesama, ataukah pembenaran dan pemuasan hasrat diri akan ketenaran semata? Apakah dia memilih menyampaikan segala pemikirannya dengan sikap lemah-lembut dan hormat, ataukah merasa kurang afdol jika menyampaikan pendapat tanpa memaki dan mengumpat? Dan, apakah dia bersedia menghormati perbedaan sikap dan opini, ataukah lebih suka menjadi jawara media sosial yang memenangkan setiap perdebatan dan memilih jalan mobokrasi?

Leave a Reply